Meskipun begitu, Satpol PP tetap diwajibkan masuk kantor penuh waktu untuk mendukung keamanan dan ketertiban di lapangan. Langkah ini dianggap penting agar penegakan aturan daerah tetap berjalan optimal.
Alasan Kebijakan WFH Diberlakukan
Menurut Gubernur, keputusan WFH diambil setelah mempertimbangkan kondisi terkini yang menuntut pengaturan kerja lebih fleksibel. Ia menekankan bahwa sistem digital sudah siap digunakan sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan meskipun pegawai bekerja dari rumah.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi potensi kerumunan di kantor pemerintahan sehingga pegawai bisa lebih fokus bekerja secara aman.
Satpol PP Tetap Jalankan Tugas
Berbeda dengan ASN lainnya, Satpol PP tetap diwajibkan bekerja di kantor. Alasannya, mereka memiliki fungsi vital dalam menjaga keamanan fasilitas pemerintahan serta membantu aparat kepolisian dalam pengendalian massa bila diperlukan.
“Satpol PP tetap bertugas penuh, karena mereka adalah garda terdepan dalam penegakan Perda dan ketertiban umum,” ujar Gubernur.
Baca Juga : Kapolda Buka Suara Soal Pengamanan saat Gedung DPRD Makassar-Sulsel Dibakar
Seruan Gubernur untuk ASN
Gubernur meminta ASN tetap menjaga produktivitas meski menjalankan WFH. Ia menegaskan bahwa setiap pekerjaan harus dilaporkan secara online agar tidak ada hambatan dalam pelayanan publik. Ia juga meminta pimpinan OPD memantau pelaksanaan kerja jarak jauh dengan disiplin.
“WFH bukan berarti libur. Saya ingin seluruh ASN tetap bekerja dengan tanggung jawab penuh, sesuai target yang sudah ditentukan,” tambahnya.