Sepuluh menteri dan politisi Malaysia menjadi korban pemerasan setelah tersebarnya video seks deepfake yang menampilkan wajah mereka. Kasus ini menimbulkan keprihatinan serius mengenai keamanan digital dan penyalahgunaan teknologi manipulasi video.
Kronologi Kasus
Kasus terungkap ketika beberapa pejabat mulai menerima ancaman berupa pesan elektronik yang berisi video deepfake serta permintaan uang tebusan. Para korban diancam agar tidak mempublikasikan video yang menampilkan wajah mereka secara manipulatif.
Polisi Malaysia segera melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan unit siber untuk melacak sumber pemerasan dan mengidentifikasi pelaku.
Modus Operandi Deepfake
- Pelaku menggunakan teknologi deepfake untuk menempelkan wajah pejabat pada video porno yang dibuat secara digital.
- Video kemudian digunakan sebagai alat pemerasan dengan ancaman penyebaran di media sosial atau media massa.
- Pemerasan dilakukan melalui email, pesan instan, dan kanal komunikasi tertutup untuk menghindari deteksi cepat.
Tanggapan Pihak Berwenang
Kepolisian Malaysia menekankan bahwa pemerasan menggunakan deepfake merupakan kejahatan serius dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Kejahatan Siber. Polisi mengimbau korban maupun masyarakat untuk tidak menuruti ancaman dan segera melaporkan setiap percobaan pemerasan.
Pemerintah juga menyoroti perlunya regulasi lebih ketat terhadap penyebaran konten deepfake dan edukasi digital untuk pejabat publik.
Dampak dan Implikasi
- Meningkatkan risiko reputasi bagi pejabat publik dan politisi.
- Menimbulkan kekhawatiran publik mengenai keamanan data dan privasi pejabat.
- Memicu diskusi tentang perlindungan hukum dan teknologi deteksi deepfake di Malaysia.
Bacaan Lanjutan
